Pemerintahnya Hendak Main Gusur dan Relokasi, Warga Moskow Melawan

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali - Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani peraturan kontroversial yang mengizinkan pembongkaran beberapa permukiman era Uni Soviet dan merelokasi warganya. Permukiman itu termasuk blok-blok apartemen era Uni Soviet.

Dilansir AFP, Minggu (2/7/2017), Putin menandatangani peraturan itu pada Sabtu (1/7) waktu setempat. Rencana program pembangunan kota yang kontroversial ini sudah menyebabkan kegaduhan di masyarakat pada Mei lalu, saat sekitar 5.000 orang pemrotes marah dan turun ke jalan-jalan. 

Jumlah 5.000 orang demonstran adalah menurut keterangan polisi. Namun koordinator lapangan demonstrasi bahkan menyatakan jumlah demonstran mencapai 30 ribu.

Peraturan itu divoting lewat Duma, yakni parlemen tingkat rendah di Rusia, pada 14 Juni. Hasilnya diadopsi oleh majelis tinggi Dewan Federasi pada Rabu (28/6) lalu, dengan teks yang dipublikasikan secara resmi pada Sabtu waktu setempat.

Moskow dan kota-kota lain di Rusia punya ribuan bangunan prefab lima lantai yang didirikan pada 1960-an hingga 1970-an di bawah pemimpin Soviet kala itu, Nikita Khrushchev.

Di bawah rencana tertutup pada Februari lampau, Wali Kota Moskow Sergei Sobyanin merencanakan penggempuran lebih dari 4.000 bangunan semacam itu, mulai September nanti. Relokasi paksa akan dilakukan terhadap ratusan ribu orang yang sudah tinggal di bangunan-bangunan itu.

Pendukung kebijakan ini mengatakan proyek $61 miliar ini akan memberi ganti rugi permukiman "khrushchevkas" kecil-kecil yang lusuh itu dengan permukiman vertikal dalam sebuah kota yang cepat berkembang yang dihuni 12 juta orang.

Namun rencana ini membuat marah banyak penduduk asli Moskow yang takut kehilangan rumahnya. Mereka mengatakan rencana itu sebagai tindakan paksa atas hak milik pribadi mereka.

Sebenarnya bukan hanya 4.000 bangunan yang akan dibongkar, bahkan awalnya direncanakan 8.000 bangunan akan digempur. Namun rencana awal itu disamput penolakan yang meluas. Kemudian pihak pemerintah mengurangi jumlah target gusuran. 

Pemerintah berjanji akan merelokasi penduduk ke unit-unit rumah susun dengan ukuran yang "setara"--bukan nilai yang sama--di sekitar area yang sama. 

Sebelum bangunan dihancurkan, dalam teorinya, pemerintah harus membuat persetujuan dengan mayoritas penduduk. Kritik terhadap relokasi tak akan mampu melawan pengusiran ini. Kini tersisia 60 hari lagi bagi penduduk calon tergusur untuk pindah.

(Detik.com)