Hati-hati 'Gonggongan' Politik di Tahun Anjing Bumi

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali -  Selamat Datang 2018. Hingar-bingar pesta kembang api dan petasan usai sudah. Kini, saatnya menatap masa depan yang lebih baik.

Kalau berdasarkan Fengshui, 2018 adalah tahun Anjing Bumi. Tahun yang akan membawa kesuksesan bagi mereka yang memiliki kemurahan hati, integritas dan kejujuran yang tinggi.

Namun, sisi lain, ada pepatah yang mengatakan, 'Jangan pernah meremehkan kekuatan Anjing.' Ia mungkin terlihat seperti tidur atau tidak tertarik, tapi sebenarnya selalu mengawasi dan waspada terhadap segala hal yang akan membahayakan dirinya.

Kalau diterjemahkan dengan situasi saat ini, yang harus diwaspadai adalah tanda-tanda munculnya masalah keamanan dan gerakan sosial konservatif dalam masyarakat.

Hal ini tidak bisa dianggap sepele, karena 2018 merupakan tahun politik, di mana pemilihan kepala daerah digelar serentak.

Selain itu, 2018 menjadi barometer untuk pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden tahun berikutnya.

Presiden Joko Widodo juga sudah mengakui kalau 2018 dan 2019 merupakan tahun sangat krusial demi kelangsungan pemerintahannya.

Ia mengingatkan agar Kementerian dan Lembaga (K/L) tidak menerbitkan peraturan-peraturan baru yang bisa membuat gejolak di masyarakat.

“Setiap peraturan harus dibicarakan terlebih dahulu dalam rapat terbatas sebelum dikeluarkan,” kata Jokowi, mengingatkan, belum lama ini.

Sulitnya kontrol medsos

Menanggapi hal ini, Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia, Girindra Sandino, melihat informasi politik menjadi tren untuk saling memata-matai lawan politik.

"Informasi politik menentukan keberhasilan sebuah strategi politik dalam mengambil keputusan. Caranya bisa dari mana saja, seperti pengumpulan data dan analisa," kata dia di Jakarta, Minggu, 31 Desember 2017.

Akan tetapi, Girindra melanjutkan, informasi politik yang didapat tentu harus berkualitas karena akan berdampak pada penguasaan pertarungan.

"Siapa pun yang menguasainya (informasi politik), maka menguasai setengah dari kemenangan pertarungan elektoral," ujarnya, menegaskan.

Karena masifnya pencarian informasi inilah tidak jarang berita-berita palsu (hoaks) dikeluarkan dengan begitu derasnya untuk mengacaukan strategi lawan politik yang sedang mencari informasi valid.

"Di sinilah peran media sosial. Apalagi sekarang partai politik punya pasukan siber. Bahkan, Bawaslu sedang melakukan pemetaan dengan menggandeng Kemenkominfo serta Direktorat Cybercrime Mabes Polri," jelas Girindra.

Ia juga mengingatkan kalau isu SARA dan radikalisme seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta lalu, tetap melekat.

Girindra mengakui jika sulit untuk mengontrol media sosial dalam ranah kontestasi demokrasi.

"Sikap represi terhadap mereka yang dianggap radikal terkadang tak lagi terbingkai dalam konteks yuridis, tapi sudah menyeberang ke bentuk perang sosial," paparnya.

Medan konfrontasi terhadap mereka yang dianggap ancaman terhadap Pancasila dengan isu SARA dan radikalismen dapat meluas tanpa terkendali.

Siklus krisis

Hal ini akan merusak langkah-langkah rekonsiliasi serta konsolidasi politik yang sudah terbangun.

Girindra menambahkan, selain isu negatif, isu masalah kesejahteraan, pengangguran dan kemiskinan, juga diperkirakan dijadikan senjata dalam pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan, Marsekal Pertama TNI Yusuf Jauhari menegaskan, media sosial adalah ancaman terbesar pada 2018.

Menurutnya, tingkat ancaman siber terhadap media sosial ini sudah dalam taraf mengkhawatirkan. "Kami melihat media sosial lebih ke ideologi radikal," kata Yusuf, Jumat, 28 Desember 2017.

Ia mengatakan, Kemenhan sudah mengantisipasi hal ini dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Kami dengan Kominfo bekerjasama melakukan pengawasan dan mengendalikan konten negatif di media sosial melalui mesin sensor internet," paparnya.

Informasi saja, sebanyak 17 provinsi dan 153 kota/kabupaten menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak pada 27 Juni 2018.

Selain pilkada serentak, kekhawatiran lain yang perlu diwaspadai adalah siklus krisis ekonomi 10 tahunan.

Seperti diketahui, pada 1998, Indonesia mengalami krisis moneter, dan pada 2008, giliran Amerika Serikat dan Uni Eropa merasakan hal serupa.

Penyebab utama krisis 1998 adalah nilai tukar mata uang, terutama di Asia, yang tidak fleksibel, juga tidak ada sinkronisasi terhadap kurs dan capital inflow (arus modal masuk).

Sedangkan, penyebab krisis 2008 salah satunya akumulasi dari risiko perkembangan teknologi.

(Viva.co.id)