Akhir 2019, Pengendara di Jalan Protokol Dikenakan Biaya

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali   Penerapan program sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) ditargetkan berlaku paling lambat pada akhir 2019. Nantinya, semua pengguna jalan protokol akan dikenakan biaya.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prohartono mengatakan pihaknya masih mengkaji ruas jalan yang akan dikenakan biaya bagi pemilik mobil yang lewat serta jumlah biaya yang harus dibayar.

"Kami masih kaji tapi yang jelas kami tidak butuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ucap Bambang, Jumat (14/12).

Hal yang pasti, kata Bambang, ada tiga ruas jalan yang akan dikenakan biaya tahun depan. Ruas pertama adalah Sudirman-Thamrin, ruas kedua adalah jalan utama di sekitar kuninga, dan ruas ketiga adalah Jakarta-Bekasi dan Jakarta-Depok. Namun, hanya ruas tiga yang menjadi tanggung jawab BPTJ. 

Dalam implementasi program ERP, pemerintah akan menggunakan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU). Namun, ia juga belum bisa merinci pihak swasta yang sudah menyatakan minatnya dalam program ERP.

"Untuk tarif juga nanti dihitungnya tergantung kemacetan, jadi jam berapa pun kalau macet parah tarifnya naik. Biar kemacetan juga dihitung," tutur Bambang.

Diketahui, rencana program ERP sebenarnya sudah mencuat sejak beberapa tahun lalu. Hanya saja, pemerintah memiliki mengimplementasikan kebijakan ganjil-genap terlebih dahulu. 

"Aturan ganjil-genap ini hanya bisa satu tahun, tidak ada pilihan lain. Jadi kalau ERP 2019 nggak jalan, maka transportasi akan memburuk lagi," terang Bambang.

Selain rencana penerapan ERP, BPTJ juga mengusahakan untuk mengintregasikan seluruh sistem pembayaran moda transportasi di Jabodetabek, seperti commuter line, mass rapid transportation (MRT), light rail transit (LRT), dan bus Trans Jakarta. 

Seluruh rencana ini untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik dari kendaraan pribadi. 

sumber : CNNIndonesia.com