Menteri Puspayoga pastikan 62 ribu koperasi di Indonesia dibubarkan
http://www.srinadifm.com/2017/02/menteri-puspayoga-pastikan-62-ribu.html
Srinadi 99,7 FM | Radio Bali - Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyatakan, ada 62 ribu koperasi tersebar di berbagai daerah di Indonesia bakal dibubarkan karena sudah kategori tidak aktif lagi. Puluhan ribu koperasi ini adalah data terakhir dari dari pemerintah provinsi masing-masing tempat koperasi itu berada.
Hal ini ditegaskannya usai pembukaan Rakernas Pertama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) di Tribun Lapangan Karebosi Makassar Senin malam, (20/2). Dalam acara ini turut hadir Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Numang.
"Koperasi-koperasi ini akan dibubarkan yah karena memang sudah tidak aktif lagi. Itu data dari Pemprov, itu data dari bawah," kata Puspayoga.
Menurut dia, bukan tanpa sebab ribuan koperasi tersebut dibubarkan. Alasan utamanya, koperasi-koperasi itu bermasalah dengan hukum.
Politikus PDIP ini menegaskan, soal kebijakan membubarkan atau membekukan koperasi yang sudah tidak aktif ini sebenarnya bukan semangat sekadar membubarkan koperasi. Melainkan terkait dengan semangat membuat data base.
Ia menambahkan, jika memang ada koperasi yang masih aktif, tentu saja tidak dibubarkan. Adapun yang sudah terdata tidak aktif ini, masih akan diberi waktu selama enam bulan atau hingga Juni mendatang untuk melakukan verifikasi.
"Kita sudah surati masing-masing pemerintah provinsi, kalau dalam waktu itu tidak ada respon maka otomatis koperasi-koperasi sesuai data terakhir yang masuk itu langsung dibubarkan," tegasnya.
Puspayoga mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu terkait koperasi harus dilakukan reformasi total. Dan bersama-sama dengan Bukopin, dilakukanlan rehabilitasi koperasi demi pengembangannya menuju koperasi berkualitas yang dapat memberikan sumbangan ekonomi lebih tinggi kepada negara.
"Jadi mohon dengan hormat kepada para Kadis Koperasi di masing-masing provinsi, kabupaten/kota agar melakukan verifikasi dengan jelas dan tegas," tandasnya.
(merdeka.com)
