Agar tak gaduh isu komunisme

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali - Belakangan ini suhu politik dalam negeri kembali memanas dengan isu komunisme. Instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memutar kembali dan menonton film G30S/PKI menuai pro kontra. Isu benih-benih kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) pun santer dibicarakan dan jadi buah bibir. Padahal isu ini dianggap sensitif dan berpotensi merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di tengah memanasnya suhu politik dalam negeri akan isu komunisme, sejumlah pihak menyerukan agar tak ada kegaduhan. Salah satunya Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tito meminta semua pihak menahan diri dan tidak mengangkat isu sensitif. Sebab isu-isu sensitif berpotensi membuka kembali luka lama dan mengancam kedamaian di masyarakat.

"Jangan kemudian menampilkan isu ini di tengah situasi kita yang rentan. Mau ada Pilkada, mau ada Pilpres, mau ada peringatan G30S," katanya usai menyampaikan pidato ilmiah dalam acara wisuda sarjana dan pascasarjana Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) di Auditorium Ukhuwah Islamiyah UMP, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (23/9).

Ideologi komunisme sekarang ini sudah meredup. Di Indonesia, sudah ada aturan dan larangan tegas terkait paham komunisme. Jika ada yang melanggar, Kapolri memastikan bakal menindak tegas. Seharusnya ini bisa jadi pegangan bahwa komunisme tidak akan bisa hidup lagi di republik ini.

"Aturan hukum yang ada saat ini, jelas ada Tap MPR ditambah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, tentang penyebaran ideologi termasuk marxisme, leninisme, komunisme dilarang. Jadi, sepanjang ada upaya penyebaran itu, bagi Polri jelas akan melakukan penegakan hukum," katanya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini melanjutkan, pandangannya ini bukan berarti melupakan sejarah. Tetapi ada waktu yang tepat untuk membicarakan isu-isu tersebut. Menurutnya, publik harus cerdas memilah mana isu yang bermanfaat maupun yang kurang bermanfaat. "Oleh karena itu di dalam negeri, kita harus solid sehingga ketika ada isu-isu yang sensitif, lihat konteksnya dulu, 'timing'-nya tepat atau tidak," pesannya.

Pesan yang sama diungkapkan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin. Di tengah polemik kontroversi untuk menonton kembali film G30S/PKI yang dibuat pada masa Orde Baru, Lukman meminta masyarakat tak terlalu meributkannya. Sebab masih banyak permasalahan bangsa yang mesti dipikirkan dan dicari solusinya demi kemajuan bangsa.

"Tidak boleh (sejarah) menyandera kita, membelenggu kita. Sehingga waktu dan energi kita habis untuk membicarakan masa lalu terkait dengan sejarah kelam kita," kata Lukman.

Berhembusnya isu kebangkitan ideologi komunisme akhir-akhir ini dinilai cukup meresahkan. Sebab, dikhawatirkan akan kembali menggerus ideologi negara, Pancasila. Politisi PDI Perjuangan Aria Bima khawatir jika hal tersebut dibiarkan, lama kelamaan menjadi ancaman atau teror serius terhadap ideologi Pancasila dan kehidupan berbangsa.

Dia khawatir masyarakat akan saling tuduh dan saling tuding. Yang lebih berbahaya, jika isu itu sudah berakibat munculnya disharmonisasi di tengah masyarakat. Untuk itu, dia meminta Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo turun tangan.

"Saya minta Panglima TNI yang sudah sangat pengalaman menumpas ideologi komunis, organisasi Partai Komunis Indonesia (PKI) itu, tolong langsung kayak ngejar teroris itu. Dimana, orangnya dimana, tindakannya apa, tangkap! Jangan jadi isu liar, karena ada payung hukum untuk melakukan penangkapan," ujar Bima di sela sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Solo, Sabtu (23/9).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly juga tak mau ambil pusing dengan kegaduhan pemutaran film bersejarah G30S/PKI. Ketakutan akan kebangkitan PKI hanyalah permainan politik.

"Kalau isu PKI itu kan mimpi di siang bolong. Itu untuk apa dibangkitkan hantu yang sudah mati. Lihat saja di dunia ini, mana ada lagi dikatakan PKI secara UU dan ketetapan MPR pun itu kan sudah dilarang. Lalu apalagi?" kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/9).

"Jadi jangan dibuat menjadi permainan politik, itu harapan kita. Rakyat ini sudah capek, marilah kita kerja, seolah-olah tidak ada kerja yang positif yang kita kerjakan. Banyak tugas yang lebih baik daripada sekadar menebar isu," sambungnya.

(Merdeka.com)