Bangladesh mengaku sudah kewalahan menampung pengungsi Rohingya

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali - Arus pengungsi etnis minoritas muslim Rohingya menuju Bangladesh sulit dibendung. Sebab, mereka masih diburu oleh serdadu dan kelompok Buddha ekstrem di tanah kelahiran mereka Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Dilansir dari laman Reuters, Senin (23/10), Bangladesh mengaku sudah kewalahan mengurus pengungsi Rohingya. Mereka meminta Myanmar dan negara lain lekas memberikan jalan keluar supaya persoalan itu tidak berlarut-larut. Namun, mereka jengah sebab yang terjadi malah Myanmar selalu menebar dan mengulang propaganda kalau orang Rohingya adalah pendatang gelap dari Bangladesh.

"Bangladesh terus meminta Myanmar menyelesaikan masalah ini. Namun, Myanmar terus menyatakan kalau orang Rohingya adalah pendatang gelap dari Bangladesh," kata Duta Besar Bangladesh untuk PBB, Shameem Ahsan, di depan negara penyumbang di markas PBB di New York, Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj, mendesak pemerintah Myanmar supaya memulangkan kembali ratusan ribu orang Rohingya. Namun, dilema terjadi karena penduduk mayoritas Buddha justru menentang usul repatriasi.

Dalam lawatannya ke Bangladesh menemui Perdana Menteri Sheikh Hasina dan Menteri Luar Negeri A.H. Mahmood Ali, Swaraj merasa belum ada harapan bagi etnis minoritas muslim Rohingya buat kembali menjalani kehidupan di kampung halaman mereka.

"Myanmar harus memulangkan orang Rohingya. Sebab ini beban besar bagi Bangladesh. Mau sampai kapan mereka harus menanggungnya? Harus ada jalan keluar yang tetap dalam masalah ini," kata Swaraj, seperti dilansir dari laman Associated Press.

Swaraj menyatakan pemerintah India mendukung pemberlakuan rekomendasi penyelesaian krisis, yakni supaya pemerintah Myanmar mengakui orang Rohingya sebagai warga negara dibuktikan dengan pemberian tanda pengenal identitas dari negara. Sebab, Myanmar masih ngotot tidak mau mengakui mereka sebagai warga negara, dan memilih menjulukinya dengan pendatang gelap dari Bengali. Solusi lain adalah Myanmar harus menjamin kesejahteraan seluruh penduduk di Rakhine, termasuk orang Rohingya, dengan jalan membuka akses perdagangan supaya ekonomi mereka bergeliat dan pembangunan infrastruktur.

Kendati demikian, sebagian penduduk Myanmar pemeluk Buddha garis keras menentang desakan pemulangan kembali orang Rohingya. Menurut salah satu penentang usul itu, Aung Htay, orang Rohingya tidak berhak menjadi warga negara. Dia juga mengancam kalau itu terjadi maka rencana pemerintah menyudahi ketegangan dan menjadikan Negara Bagian Rakhine bebas konflik bakal mustahil tercapai.

Sikap itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa digelar di Ibu Kota Sittwe, Negara Bagian Rakhine, Minggu pekan lalu.

Pemerintah Myanmar menolak memasukkan etnis Rohingya ke dalam daftar 135 suku diakui negara dan undang-undang dasar. Alhasil, mereka kini menjadi salah satu kelompok masyarakat mengalami persekusi paling parah.

Diperkirakan sampai saat ini sudah 600 ribu etnis Rohingya mengungsi tinggal berdesakan di kawasan Cox's Bazar, perbatasan Bangladesh-Myanmar. Mereka lari dari kekerasan dilakukan pasukan Myanmar dengan dalih operasi menumpas kelompok militan. Para pengungsi mengaku kalau serdadu Myanmar membunuh, memperkosa, merusak dan membakar rumah, mereka serta memberi peringatan supaya tidak kembali.

Kekecewaan semakin besar lantaran Penasihat Negara Myanmar yang juga peraih Nobel Perdamaian dan aktivis demokrasi, Aung San Suu Kyi, tidak memberi jalan keluar buat mengakhiri pembantaian etnis Rohingya. 

(Merdeka.com)