Terobosan Ekonomi 3 Tahun Jokowi-JK


Jokowi-JK

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali - Oktober 2017 menjadi tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sejumlah terobosan telah dilakukan demi mencapai pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Di masa kepemimpinannya, Jokowi-JK ingin pembangunan yang dijalankan bersama bukan hanya untuk warga yang tinggal di kota-kota, tapi untuk seluruh anak bangsa, baik yang tinggal di pedesaan, daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau terdepan, maupun kawasan perbatasan.

Dengan begitu, kesejahteraan tak hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang dan tak ada lagi rakyat yang merasa terpinggirkan.

Selama tiga tahun ini, banyak perubahan yang dirasakan masyarakat di luar Jawa, khususnya di timur Indonesia. Warga Papua yang dulu harus membeli bahan bakar minyak (BBM) dengan harga fantastis, kini sudah bisa menikmati BBM dengan harga yang sama dengan Jawa melalui Program BBM satu harga.

Warga di pulau terpencil seperti Pulau Miangas atau Pulau Liran yang hidup dalam kegelapan berpuluh-puluh tahun, sekarang sudah terang-benderang.

Pemerataan ekonomi yang digalakkan pemerintah, tak terlepas dari pembangunan infrastruktur yang terus digenjot. Efek domino dari proyek-proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah Jokowi-JK sangat besar, terutama untuk menggenjot ekonomi.

Jokowi-JK telah banyak membangun jalan baru, baik itu jalan arteri non tol ataupun tol. Pemerintahan ini juga punya program pembangunan pembangkit 35 ribu megawatt (MW) dan sejumlah sektor pembangunan lain seperti bandara, tol laut, hingga perumahan.

Itu dari sisi infrastruktur. Dari sisi makro, Jokowi-JK juga sudah melakukan banyak hal. Yang paling sederhana saja, pemerintahan Jokowi-JK menyebut pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, kesenjangan pendapatan orang miskin dan kaya (gini ratio), maupun inflasi tercatat mencapai hasil yang positif.


Jokowi juga dikenal berani mengambil keputusan fenomenal. Belum genap setahun memimpin, Jokowi-JK mencabut subsidi BBM untuk Premium. Selain itu, Jokowi juga mencabut subsidi listrik untuk beberapa golongan pelanggan mampu.

Meski kebijakan tersebut menuai pro dan kontra, Jokowi-JK mengalokasikan anggaran subsidi yang jumlahnya ratusan triliun rupiah untuk hal yang lebih produktif. Salah satunya infrastruktur.
"Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan mendesak yang harus dibangun di Indonesia. Sehingga konektivitas antar wilayah bisa semakin mudah." tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, 17 Oktober 2017.

Meski begitu, semua itu bukan tanpa cacat. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Jokowi-JK. Contohnya soal perizinan berusaha. Meski pemerintah gencar memangkas birokrasi yang tak perlu, pengusaha dan investor masih mengeluhkan ribetnya perizinan.

Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong bahkan menyebut, berbisnis di Indonesia membuat investor frustasi. Itu hanya satu dari sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Jokowi-JK.

Pemerintah juga punya pekerjaan rumah di sektor infrastruktur karena masih banyak proyek yang belum diselesaikan dan itu tetap harus terus dikawal hingga tuntas.

(Liputan6)

Related

Berita Ekonomi 782742114415721610

Post a Comment

item