Jalan berbayar sistem paling adil bagi pengemudi

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali  Penerapan jalan berbayar atau "electronic ride pricing" dinilai sebagai kebijakan yang paling adil bagi para pengemudi, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo. 

Sugihardjo dalam konferensi pers pada acara "ITS Role in Future Mobility" di Jakarta, Selasa, menjelaskan jalan berbayar memberikan pilihan kepada pengemudi, tidak seperti peraturan "three in one" atau ganjil-genap yang cenderung memaksa dan tidak memberikan pengguna jalan suatu pilihan.

"ERP adalah jawaban yang paling adil. Kalau pola `three in one` dan ganjil-genap itu kurang adil karena memaksa, sehingga pengguna jalan tidak punya pilihan," katanya.

Untuk itu, Ia mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera merealisasikan jalan berbayar tersebut dan tidak menundanya lagi karena kepadatan semakin bertambah.

Menurut dia, kemauan para pengambil kebijakan dalam hal ini sangat menentukan masa depan transportasi yang sangat berdampak pada perekonomian suatu daerah. 

Dia mencontohkan proyek MRT yang sudah dilakukan studi pada 1987, namun baru dimulai pada 2013.

"Tentu dari Kemenhub berharap diselesaikan karena sudah sangat terlambat, artinya harus ada `political will` yang lugas untuk itu. Banyak pembangunan infrastruktur yang terkendala bukan karena aspek teknis, tapi pembuatan keputusan yang sangat-sangat diperlukan," katanya. 

Sugihardjo menambahkan selagi mempersiapkan sistemnya, pemerintah juga menyiapkan transportasi publik yang kayak.

Salah satu Pendiri ITS Indonesia Bambang Susantono mengatakan banyak manfaat yang diambil apabila diterapkan sistem jalan berbayar, di antaranya banyaknya peralihan ke angkutan umum, kemudian uang yang dibayarkan untuk melintas jalan tersebut bisa diputar kembali untuk peningkatan fasilitas transportasi.

"Katakanlah Rp200-300 juta, kita alokasikan kita ambil di ERP, masyarakat beralih ke angkutan umum, kepadatan terurai, pemda punya modal balik, jadi ada `tripple win`," katanya.

Pakar Transportasi Elly Sinaga mengatakan seharusnya sistem jalan berbayar sudah diterapkan mulai 2019 karena apabila tidak segera dilaksanakan, diperkirakan Jakarta akan macet total (grid lock) di 2022.

sumber : antaranews.com