Menteri Dalam Negeri Inggris Mundur

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali     Menteri Dalam Negeri Inggris, Amber Rudd mengundurkan diri, Minggu (29/4). Dia diduga memberi informasi menyesatkan kepada Parlemen soal apakah kementriannya menetapkan target untuk memindahkan imigran gelap dari negara itu.

"Perdana Menteri menerima pengunduran diri Menteri Dalam Negeri malam ini," kata juru bicara kantor Perdana Menteri Inggris, Theresa May.

Pengunduran diri itu disampaikan Rudd lewat telepon kepada May setelah sepekan penuh tekanan untuk mundur atas skandal imigrasi dan meningkatnya tekanan bagi Rudd untuk mundur.


Keputusan Rudd untuk mundur diduga menjadi pukulan besar bagi pemimpin dari Partai Konservatif tersebut, yang secara terbuka menyatakan keyakinannya kepada Rudd. 

Pengunduran diri Rudd diperkirakan bakal mempengaruhi pemilihan lokal di sejumlah tempat di Inggris, Kamis (3/4).

Rudd terpaksa bersikap defensif setelah pekan lalu menyatakan kepada Parlemen bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak menetapkan target atas jumlah imigran ilegal yang akan dipindahkan dari Inggris.

Meski Rudd mempertahankan diri bahwa dia tidak mengetahui keberadaan daftar tersebut, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Kementerian Dalam Negeri tahu soal itu, membuat posisinya kian goyah.

Rudd dikritik atas perlakuan terhadap Generasi Windrush, yang terungkap awal pekan ini. Warga negara Persemakmuran terutama asal negara-negara Karibia yang datang ke Inggris pasca Perang Dunia Kedua terancam dideportasi akibat kebijakan yang dipelopori May saat menjadi Menteri Dalam Negeri 2010-2016, yang dilanjutkan Rudd.

Kalangan oposisi, Partai Buruh, menuduh Rudd menjadi 'perisai' untuk melindungi May. 

Rudd seharusnya kembali ditanya Parlemen pada Senin (30/4), namun dia memilih mengundurkan diri Minggu (29/4) malam. Rudd memimpin Kementerian Dalam Negeri sejak 2016 dianggap sebagai tokoh moderat di Uni Eropa. Dia menyeimbangkan kekuatan di kabinet yang terdiri atas beberapa tokoh pro-Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Seperti Menteri Luar Negeri Boris Johnson dan Menteri Lingkungan Michael Gove.

sumber : CNNIndonesia.com