BNPB Klaim 12 Ribu Korban Gempa Lombok Terima Dana Stimulan

BNPB Klaim 12 Ribu Korban Gempa Lombok Terima Dana Stimulan

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali   Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan lebih dari 12.000 warga Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah menerima dana stimulan untuk membangun kembali rumahnya. Jumlah itu bakal terus bertambah seiring proses verifikasi yang berjalan.

Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah mengatakan saat ini tercatat total 125.000 lebih rumah warga yang rusak akibat serangkaian gempa besar yang menghantam NTB dalam satu bulan terakhir. 

Mereka yang kehilangan rumahnya ini dijanjikan oleh pemerintah mendapat bantuan dana untuk membangun kembali rumahnya.


"Sampai sekarang sudah terverifikasi sekitar 34.000 dan sekarang tim masih di lokasi melakukan verifikasi by name by address," ujar Harmensyah dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (27/8).
Pemerintah memberikan dana stimulan pembangunan kembali rumah kepada korban gempa di NTB sesuai kadar kerusakannya. Pemilik rumah yang rumahnya rusak berat mendapat Rp50 juta, rumah yang rusak sedang Rp25 juta, dan rumah yang rusak ringan Rp10 juta.

BNPB sebagai penanggung jawab bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan sebagai verifikator kerusakan rumah dan memutuskan besaran bantuan yang akan diterima korban.

Sementara ini jumlah rumah rusak berat yang sedang diverifikasi oleh BNPB masih terus berjalan. Mereka yang rumahnya sudah diverifikasi tinggal menunggu surat keputusan dari bupati untuk mendapat dana bantuan.

"Sebagian sudah terbit. Saya lupa jumlahnya berapa tapi setiap diverifikasi harus segera diterbitkan SK-nya oleh bupati," imbuh Harmensyah.
Pemerintah memberikan dana stimulan pembangunan kembali rumah kepada korban gempa di NTB sesuai kadar kerusakannya. Pemilik rumah yang rumahnya rusak berat mendapat Rp50 juta, rumah yang rusak sedang Rp25 juta, dan rumah yang rusak ringan Rp10 juta.

BNPB sebagai penanggung jawab bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan sebagai verifikator kerusakan rumah dan memutuskan besaran bantuan yang akan diterima korban.

Sementara ini jumlah rumah rusak berat yang sedang diverifikasi oleh BNPB masih terus berjalan. Mereka yang rumahnya sudah diverifikasi tinggal menunggu surat keputusan dari bupati untuk mendapat dana bantuan.

"Sebagian sudah terbit. Saya lupa jumlahnya berapa tapi setiap diverifikasi harus segera diterbitkan SK-nya oleh bupati," imbuh Harmensyah.
Sementara itu Kepala BNPB Willem Rampangilei menjelaskan pembagian bantuan dibagikan merata sebesar Rp10 juta agar proses perbaikan berjalan lebih cepat. Bantuan itu telah disalurkan untuk memperbaiki 6.190 bangunan yang rusak.

"Sesuai arahan Ibu Menkeu kita bagikan dulu 10 juta, kan enggak mungkin dikasih Rp50 juta, tentu ada pentahapan. Itu salah satu percepatan untuk pemulihan," terangnya.

Bantuan itu akan terus disalurkan secara bertahap mulai 1 September mendatang. Untuk mempercepat perbaikan, pihaknya telah menerima instruksi dari Wakil Presiden Jusuf Kalla agar mendirikan depo bahan bangunan di setiap kecamatan. 

Dana Rp1,9 Triliun

Sri Mulyani menyatakan pemerintah telah mengucurkan dana Rp1,9 triliun untuk menangani gempa Lombok, yang berasal dari pos anggaran BNPB dan sejumlah kementerian.

"Sampai hari ini pencairan khusus menangani bencana di Lombok dan Sumbawa telah mencapai Rp1,9 triliun," ujar Sri Mulyani.

Dana Rp1,9 triliun itu berasal dari pos anggaran BNPB sebesar Rp307 miliar untuk memperbaiki ribuan rumah yang rusak akibat gempa. Kemudian dari Kementerian Sosial sebesar Rp1,25 triliun untuk paket sembako, dapur umum, bahan sandang, pangan, logistik, dan tenda bagi warga.
Selanjutnya Kementerian Kesehatan sebesar Rp7,8 miliar untuk obat-obatan, logistik gizi, tenda pos kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp176,2 miliar untuk mobil, tangki air, mobil sanitasi, dump truck, kabin toilet, genset, dan juga tenda. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan dana sebesar Rp230 miliar untuk tenda darurat belajar dan perlengkapan sekolah, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp1,5 milliar untuk sumur tanggap darurat

"Dan kita sekarang sedang proses permintaan dari BNPB sebesar hampir total semua Rp6 triliun. Nanti keseluruhan rehabilitasi dan rekonstruksi sedang kita teliti," katanya.













































sumber : CNNIndonesia.com

Related

Indonesia 6717045296410244848

Post a Comment

item