Perbaiki Metode Produksi Beras, Kementan Tak Dilibatkan

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali  Pemerintah akhirnya sepakat memperbaiki metode penghitungan produksi beras dengan menggunakan data pengawasan satelit untuk memperkirakan luas lahan sawah secara lebih akurat.

Hal itu disepakati dalam rapat terbatas yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Senin (22/10).

Dalam upaya perbaikan penghitungan proyeksi produksi beras, Wapres tidak lagi melibatkan Kementerian Pertanian untuk menghitung luas lahan sawah. Penghitungan luas lahan tersebut kini dikerjakan oleh Kementerian ATR bersama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

"Secara ilmiah, kami memperbaiki itu (penghitungan produksi lahan), yang dipakai ini ada dua, satelit dan (data) lapangan. Setelah (menggunakan) satelit, kemudian dicek di lapangan," kata Wapres Jusuf Kalla seperti dikutip Antara, Senin (22/10).

Dalam rapat terbatas hadir pula Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto. Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman tidak hadir dalam rapat koordinasi tersebut.

Tahap pertama, penyempurnaan metode penghitungan produksi beras dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan Kementerian ATR, BIG, dan Lapan untuk menghitung luas bahan baku sawah nasional.

Tahap Kedua, BPS dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) berperan melakukan penghitungan luas panen. 

Ketiga, BPS kemudian menghitung perkiraan produksi gabah kering per hektare. Terakhir, dilakukan penghitungan konversi gabah kering menjadi beras oleh BPS.

Wapres mengatakan kekeliruan penghitungan data proyeksi produksi beras nasional selama ini terjadi sejak 20 tahun terakhir.

"Selama ini, sejak tahun 1997, terjadi suatu angka yang sesuai dengan lapangan. Angka produksi beras sejak 1997 sampai dengan sekarang itu terjadi produksi yang bertambah terus, padahal di lain pihak sawah berkurang 1,5 persen per tahun, dan penduduk bertambah," jelas Wapres JK.

Selama tiga tahun terakhir, sejak 2015, BPS tidak mengeluarkan perkiraan proyeksi produksi beras nasional. Hal itu disebabkan adanya kekeliruan penghitungan luas lahan oleh Kementerian Pertanian.

"Bahwa ini pencatatan sejak 1997 yang lalu, saya termasuk salah juga sebagai Wapres yang lalu karena tidak segera mengevaluasi," ujar Wapres.

Dalam kesempatan yang sama, Jusuf Kalla memastikan pemerintah tidak akan menerapkan kebijakan impor beras hingga akhir 2018, mengingat pasokan beras di Perum Bulog masih mencukupi.

"Kita belum, tidak punya rencana sekarang, sama sekali, untuk mengimpor beras, karena tidak memenuhi syarat untuk itu. Stok Bulog sekitar 2,2 juta ton dan harga (pasaran) juga stabil," kata Jusuf Kalla.

JK menegaskan syarat untuk mengimpor beras adalah ketika stok beras di gudang Bulog hanya kurang dari 1 juta ton serta harga beras di pasaran meningkat 10 persen dari harga patokan.

"Sekarang, syarat itu tidak memenuhi. (Stok) 2,2 juta ton itu bagus, kemudian harga juga lebih stabil. Tidak akan impor. (Itu) Bukan alasan untuk mengimpor," tambahnya.

sumber : CNNIndonesia.com