Erdogan Menangkan Referendum, Turki Tinggalkan Sistem Parlementer

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali - Turki menggelar referendum untuk memberikan pilihan kepada rakyatnya terkait sistem pemerintahan yang dianut. Hasil dari referendum tersebut, sebanyak 51,4 persen suara menyatakan "Ya". Sementara sisanya sebesar 48,6 persen memilih "Tidak".

Hasil ini membuat Presiden Recep Tayyip Erdogan mendapatkan kekuatan lebih untuk berkuasa. Sebab, pernyataan "Ya" berarti menyetujui draf amandemen konstitusi agar mengubah sistem parlementer menjadi sistem presidensial.

"Bersama rakyat, kita telah menyadari reformasi paling penting dalam sejarah kami," kata Erdogan seperti dilansir APF, Senin (17/4/2017).

Sistem presidensial ini diyakini akan membuat Erdogan lebih berkuasa sejak pendiri Turki Mustafa Kemal Ataturk dan penggantinya Ismet Inonu. Hasil ini juga memiliki implikasi yang lebih luas kepada Turki yang telah bergabung dengan NATO sejak 1952 dan yang sejak setengah abad terakhir menetapkan pilihan untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Sebab dalam draft amandemen konstitusi itu disebutkan pemilihan presiden dan parlemen selanjutnya akan digelar pada 3 November 2019. Presiden yang dipilih dalam pemilihan itu menjabat selama lima tahun dengan maksimal dua masa jabatan.

Atas hasil ini, Erdogan berpotensi memimpin Turki hingga 2029 mendatang. Erdogan juga bakal berwenang menunjuk menteri-menteri, mengeluarkan dekrit, mengangkat hakim senior, dan membubarkan parlemen. Adapun posisi perdana menteri ditiadakan sehingga presiden mengontrol penuh birokrasi negara.

Kepala Badan Pemilihan Umum Turki Sadi Guven telah menyatakan referendum ini dimenangkan oleh kubu 'Ya'. Perhitungan ini didasarkan pada 99,5 persen kotak suara dengan jumlah sebesar 85 persen pemilih. Kerumunan besar pendukung mengibarkan bendera dirayakan di jalanan.

Tapi pendukung oposisi di distrik anti-Erdogan di Istanbul menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan membanting panci, wajan dan peralatan dapur lainnya untuk membuat protes bising. Ratusan orang juga turun ke jalan di Besiktas dan Kadikoy.

Protes juga disampaikan dua partai oposisi utama Turki. Mereka mengatakan akan menentang hasil atas adanya dugaan pelanggaran.

Partai Rakyat Demokratik pro-Kurdi (HDP) mengatakan akan menantang dua-pertiga dari orang. "Ada indikasi manipulasi 3-4 persentase suara," katanya.

Kepala Partai Republik Rakyat (CHP) Kemal Kilicdaroglu juga mempertanyakan keabsahan referendum. Dia juga menentang hasil referendum ini.

"Percayalah, pemilihan ini belum berakhir. Ini benar-benar tidak valid. Kami menyatakan ini di sini," wakil pemimpin CHP Erdal Aksunger kepada CNN Turki, dikutip oleh kantor berita Dogan. 

(Detik.news)