Hong Kong krisis perumahan, arsitek ini tawarkan rumah dari pipa beton bekas
http://www.srinadifm.com/2018/01/hong-kong-krisis-perumahan-arsitek-ini.html
Srinadi 99,7 FM | Radio Bali -Mahalnya harga properti dewasa ini membuat para arsitek dari seluruh dunia berlomba untuk merancang rumah murah. Mulai dari rumah minim biaya pembangunan, hunian hemat energi, hingga rumah terjangkau yang dibuat dari bahan-bahan daur ulang. Kali ini giliran James Law yang berkreasi dengan pipa beton.
Dilansir Oddity Central, Law dan firma James Law Cybertecture merancang OPod Tube House. Ini adalah hunian terjangkau yang dirancang dari pipa beton bekas saluran air. Pipa dengan diameter 2,5 meter disulap menjadi area hunian seluas 92 meter persegi yang cukup untuk menampung dua penghuni.
Interiornya dilengkapi dengan fasilitas mendasar rumah tangga yang memiliki fungsi ganda. Misalnya saja ruang tamu yang bisa diubah menjadi kamar tidur dalam waktu singkat, lemari es mini, kamar mandi berpancuran, dan tempat penyimpanan barang yang cukup luas.
Masing-masing pipa yang digunakan memiliki berat 22 ton. Tetapi instalasinya ternyata tidak membutuhkan banyak usaha. Cukup ditumpuk dan disatukan, sehingga biaya pemasangan bisa ditekan.
Rumah dari pipa beton seperti ini cocok untuk dibangun di atas lahan sangat sempit di daerah perkotaan. Ditempatkan di gang-gang sempit atau kolong jembatan pun bisa. Law membayangkan rumah-rumah rancangannya bakal menjadi solusi krisis perumahan di Hong Kong yang hiruk pikuk.
"Kadang ada petak lahan kosong di antara gedung-gedung yang terlalu sempit, sehingga tidak mudah jika mendirikan bangunan baru di atasnya. Kita bisa meletakkan OPod di sana dan memanfaatkan lahan itu," tutur Law dalam wawancara dengan Curbed.com. Walaupun begitu, Law dan firmanya belum menetapkan berapa harga pasti satu OPod berikut biaya instalasinya.
Organisasi non-pemerintah setempat memuji ide Law. Namun mereka berpendapat kalau OPod tidak cukup memadai untuk menjadi solusi permanen bagi krisis perumahan di Hong Kong.
"Kami menyambut baik kemungkinan untuk mempercepat penyediaan perumahan sementara," tutur Lai Kin-kwok, ketua Platform Concerning Subdivided Flats di Hong Kong kepada Bangkok Post. "Tapi saya ingin menekankan ini hanya bisa menjadi penyelesaian jangka pendek. Pada akhirnya pemerintah tetap harus mempercepat konstruksi perumahan rakyat."
(Merdeka.com)
