Buka Rakor LAKIP, Wabup Made Kasta Bedah Kelemahan Kinerja OPD

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali - Meskipun  telah mengalami peningkatan point dari tahun sebelumnya, yakni dari 37 menjadi 45,73 pada tahun 2016, namun Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP)2016 Pemerintah Kabupaten Klungkung masih dengan predikat C.  Atas kondisi ini Wakil Bupati Klungkung Made Kasta  selaku pengawas perangkat daerah memimpin langsung jalannya rapat koordinasi LAKIP, Senin (13/3). Hal ini dilakukan guna membedah kelemahan kelemahan kinerja selama ini. Bertempat diruang rapat Kantor Dinas Perhubungan, Wabup Made Kasta mengarahkan dalam rakor ini agar tidak saling menyalahkan, dirinya mengajak untuk memperbaiki kinerja secara  bersama sama, serta menjalin komunikasi yang baik antar atasan dengan bawahan.    

Dalam paparannya Wabup Made Kasta mengatakan berdasarkan permendagri no 34 tahun 2011, kelemahan terletak pada komponen 3 dari lima komponen. Diantaranya komponen Perencanaan Kinerja yang memperoleh poin 15,29 dari bobot yang telah ditentukan yaitu 35 poin; Komponen Pungukuran Kinerja yang memperoleh 4,84 poin dari bobot sebesar 20 poin serta Komponen Capaian Kinerja juga memperoleh poin yang kecil yaitu 9,38 padahal bobot yang ditentukan sebesar 20 point.

“Ada yang salah dalam penjabaran perencanaan, ada beberapa hal yang belum kita pahami untuk itu gunakan permendagri no 34 tahun 2011 sebagai pedoman,” ujar Wabup Made Kasta sambil menunjukan buku pedoman penyusunan SAKIP/LAKIP kepada para Kepala dan sekertaris perangkat daerah yang hadir.

Untuk itu dirinya juga menghimbau seluruh OPD untuk merevisi dokumen perencanaan kinerja dalam RPJMD dan Renstra SKPD khususnya tujuan dan sasaran serta indikatornya supaya lebih menggambarkan hasil sehingga akan mengarah kepada kondisi yang diinginkan. Selain itu melengkapi tujuan strategis yang telah ditetapkan dengan indicator tujuan yang berorientasi hasil dan target tujuan.

Sementara itu Asisten Bidang Admistrasi Umum Wayan Sumarta selaku moderator dalam Rakor ini mengatakan diperlukan strategi baru dalam menyikapi hasil ini. Salah satunya koordinasi dan kerjasama antar OPD. “ Meskipun yang di sampling hanya empat OPD (BAPPEDA, Inspektorat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta DPPKA)  namun ditetap diperlukan dukungan dan kerjasama dengan OPD lain,” Ujar Wayan Sumarta.

(HUMASKLK/Jim)