Pastikan Beras Cukup, BPS Rilis Data Produksi Padi Akhir 201

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali   Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan siap merilis data produksi padi pada akhir tahun ini. Data diharapkan bisa menjadi salah satu sumber informasi bagi kecukupan pasokan beras di Tanah Air. 

Kepala BPS Suhariyanto optimistis data tersebut bisa dirilis pada akhir 2018, karena penghimpunan data tinggal menunggu peta luas lahan baku yang terkini dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

"Pengumpulan data sudah berjalan sejak Januari 2018. Akhir tahun ini (dirilis)," ujar Kecuk, sapaan akrabnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/9). 


Data produksi padi ini merupakan kerja sama BPS dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA). 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memang meminta BPS menjadi pemegang kendali utama data produksi beras. Hal ini guna mencegah ketidaksesuaian data antar instansi sebelum melakukan kebijakan lebih jauh terkait beras.

Darmin mengatakan selama ini data produksi beras juga disampaikan oleh Kementerian Pertanian. Hanya saja, ia meragukan validitas data tersebut. Sebab, data yang disajikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan sangat berbeda.

Terbukti, Kementerian Pertanian sempat mengatakan produksi beras nasional tahun lalu tercatat surplus 11,3 juta ton. Namun, hal ini tidak sesuai dengan kondisi di pasar. Volume beras yang surplus diiringi asumsi permintaan yang konstan seharusnya menyebabkan harga beras turun di pasar.

"Terserah jika memang kami dibilang meragukan data Kementan. Tapi kami selama ini menganggap surplus produksi beras yang disampaikan ini terlalu besar, kami selalu berdebat mengenai ini setiap rapat. Kemana saja surplusnya? Biar BPS saja yang melakukan penyempurnaan," katanya. 

Selain itu, Darmin juga meminta BPS memiliki data produksi beras, lantaran data komoditas itu sudah terhenti sejak 2015. Sedangkan beberapa komoditas pangan lain, misalnya cabai merah dan bawang merah terhenti di 2017. 

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada yang diperbaharui dan diterbitkan, supaya ada yang menerbitkan data, meski tidak terlibat langsung dengan persoalan itu," pungkasnya.

sumber : CNNIndonesia.com