Reformasi Struktural Pemerintahan Jokowi Demi Genjot Ekonomi

Reformasi Struktural Pemerintahan Jokowi Demi Genjot Ekonomi

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali   Kinerja ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun keempatnya mendapatkan sorotan. Sejumlah indikator menunjukkan pelemahan.

Ambil contoh, rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS 'tengkurap' hingga 8,52 persen di sepanjang tahun ini. Pelemahan nilai tukar mata uang Garuda tersebut tercatat yang terdalam dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. 

Untuk ringgit Malaysia, misalnya. Pelemahannya tercatat hanya 1,54 persen pada Januari - Agustus 2018. Begitu pula dengan dolar Singapura, peso Filipina, baht Thailand yang melemah masing-masing 2,3 persen, 7,4 persen, dan 0,4 persen. 

Indikator lainnya, sektor perdagangan. Tercatat, neraca dagang periode Januari - Juli mengalami defisit US$3,08 miliar akibat impor yang masuk lebih besar daripada ekspor yang keluar. 
Padahal, tiga tahun pertama pemerintahan Jokowi, kinerja perdagangan RI kinclong. Pada 2015, neraca dagang Indonesia surplus US$7,71 miliar. Diikuti 2016 dan 2017 dengan surplus masing-masing US$8,78 miliar dan US$11,84 miliar. 

Berbanding terbalik dengan kondisi neraca dagang pada 2014 lalu yang defisit US$1,88 miliar. 

Permasalahannya, kinerja perdagangan yang melempem saat ini berbuntut panjang dan merembet kemana-mana. Lihatlah, defisit transaksi berjalan sampai kuartal II 2018 menyentuh level 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Pemerintah menuding salah satu pemicu masalah ekonomi tersebut datang dari faktor global. Untuk rupiah, pemerintah menunjuk kebijakan bank sentral AS, The Fed, yang menaikkan suku bunga acuan sebagai biang keroknya. 
Soalnya, kebijakan The Fed itu dinilai memicu aliran modal keluar (capital outflow) dari sejumlah negara berkembang. Tak terkecuali Indonesia. Tak ayal, kondisi itu membuat rupiah semakin terperosok. 

Apalagi, sentimen gejolak ekonomi Turki dan krisis Argentina ikut membayangi kondisi di dalam negeri. 

Belum lagi, kebijakan perang dagang antara AS dengan China yang saling berbalas tarif 'selangit' untuk aktivitas ekspor-impor. 

Kendati demikian, Ekonom UI Telisa Aulia Falianty menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa selalu menyalahkan faktor eksternal. Mereka, menurut dia, harus mengakui juga kelemahan dari sisi internal. 
Ia menilai struktur ekonomi dalam negeri masih rapuh. Kerapuhan tercermin dari ekspor yang sampai saat ini banyak mengandalkan bahan mentah. Walhasil, ekspor Indonesia rentan karena bergantung harga komoditas. 

Selain itu, Telisa melanjutkan, daya saing sumber daya manusia (SDM) masih lemah. Tak heran, Indonesia banyak melakukan impor jasa. 

"Kuncinya, reformasi struktural, perbaiki sumber daya manusia, tekan impor jasa. Kalau tidak, tetap rapuh," imbuh dia. 

Pun demikian, ia mengakui upaya pemerintah yang merencanakan dan melaksanakan berbagai kebijakan, seperti pencampuran biodiesel pada BBM (B20) agar impor bisa ditekan. Pemerintah juga berencana menaikkan pajak penghasilan (PPh) impor. Meski begitu, kebijakan-kebijakan ini dinilainya hanya memberikan obat penawar sesaat. 
Rusli Abdullah, Ekonom Indef bilang tahun keempat pemerintahan Jokowi memang dibebani oleh faktor global. "Tahun-tahun sebelumnya kan Fed baru rencana, tahun ini benar-benar menaikkan suku bunga acuan. Di saat bersamaan terjadi perang dagang dan krisis ekonomi Turki dan Argentina. Itu makin berat," katanya. 

Ia membandingkan, era jokowi jauh berbeda dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dimana tantangan mantan presiden SBY adalah tekanan harga komoditas. Ibarat kata, ia mencontohkan, jual komoditas satu pada saat itu bisa mendapatkan devisa tiga. 

Namun tidak demikian halnya dengan era Jokowi. "Sebenarnya, walau suku bunga naik dan aliran modal keluar, tetapi harga (komoditas) masih bagus, kita akan dapat devisa. Ini kan tidak, bunga naik, impor tinggi, harga komoditas pun anjlok," pungkasnya.



































sumber : CNNIndonesia.com

Related

Berita Ekonomi 3464820770000443049

Post a Comment

item