Salah Kutip Ucapan Presiden, Portal Berita Vietnam Diberedel

Srinadi 99,7 FM | Radio Bali   Pemerintah Vietnam mencabut izin terbit salah satu portal berita pelat merah, Tuoi Tre Online, setelah diduga salah mengutip pernyataan Presiden Tran Dai Quang dan menerbitkan informasi yang salah.

Melalui pernyataan, Kementerian Informasi dan Telekomunikasi melaporkan Tuoi Tre Online salah mengutip pernyataan Presiden Tran Dai Quang dalam sebuah artikel yang terbit pada Juni lalu. 

Artikel itu menggambarkan bahwa Presiden Tran Dai Quang mendukung gagasan tentang pembentukan undang-undang demokrasi.


Kementerian juga mengangkat sebuah laporan terpisah Tuoi Tre Online pada tahun lalu mengenai pembangunan jalan tol. Pemerintah menyebut tulisan itu berpotensi merongrong "persatuan nasional".

Dengan somasi ini, Tuoi Tre Online diharuskan menyerahkan izin terbitnya selama tiga bulan kepada pemerintah, membayar denda sekitar US$10 ribu, dan menerbitkan artikel koreksi serta permintaan maaf.

"Tuoi Tre Online harus serius mematuhi keputusan ini," bunyi pengumuman kementerian tersebut seperti dikutip AFP, Selasa (17/7).

Tuoi Tre Online menerbitkan sebuah catatan dalam surat kabar satu grupnya yang menyatakan bahwa media tersebut akan mematuhi sanksi dari pemerintah.

"Tuoi Tre Online harus mengucapkan selamat tinggal kepada para pembaca kami selama tiga bulan ke depan mulai 16 Juli mendatang," bunyi nota tersebut.

"Selama kurun waktu tersebut, Tuoi Tre Online akan terus memperbaiki anggota, menyempurnakan konten sehingga kami dapat melayani pembaca lebih baik lagi ketika kami kembali."

Meski begitu, Tuoi Tre Online mengatakan beberapa publikasi seperti surat kabar akan tetap beroperasi normal. Tuoi Tre Online merupakan salah satu portal berita paling banyak dibaca di Vietnam.

Portal tersebut menyajikan konten-konten berita penting yang berfokus pada isu politik, gaya hidup, dan masalah sosial di negara tersebut.

Vietnam terkenal kerap membendung kritik terhadap pemerintah. Negara komunis itu juga telah menahan sejumlah aktivis dan blogger yang dianggap beroposisi dengan pemerintah.

Meski begitu pencabutan izin media ini merupakan yang pertama kali terjadi di negara Asia Tenggara tersebut. Penangguhan hak terbit dilakukan beberapa hari setelah pemerintah menahan sejumlah orang yang memprotes rencana pemerintah membentuk zona ekonomi khusus.

Demonstrasi sempat terjadi di beberapa kota sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah tersebut, yang dinilai sebagian pihak semakin memperbesar dominasi China di negara tersebut.

Seorang warga Vietnam keturunan Amerika Serikat ditahan saat demonstrasi terjadi beberapa waktu lalu dan dilaporkan akan menghadapi pengadilan pertamanya pekan ini.

sumber : CNNIndonesia.com